Surat Keputusan Karumkit

Hampir semua standart dan parameter masing masing pokja harus mempunyai surat keputusan dari Pimpinan Rumah Sakit. Rumkit Bhayangkara diwajibkan mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, padahal menurut Jukmin (Petunjuk Administrasi) Polri yang berhak mengeluarkan Surat Keputusan adalah Kapolri dan Kapolda. Karumkit dipaksa melanggar aturan tersebut dan dianggap memiliki kekuatan hukum. Secara hukum bila terjadi pengaduan oleh pasien atau lembaga hukum lainnya Skep (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh Karumkit tetap kuat, tetapi secara aturan Polri tidak mempunyai kekuatan hukum. Ada surat keputusan yang bisa diganti dengan Sprin (Surat Perintah) tapi tidak semua.
Perlu diperhatikan pada hari menjelang penilai akreditasi rumkit tanda-tangan karumkit sangat murah sekali dan gampang sekali karumkit tanda tangan tanpa melihat lebih dulu apa isinya. Hati-hati, ada penilai yang sangat teliti. Ada yang sempat menanyakan siapa yang membuat konseptor, paraf konseptor mana?, apa kerja urmin, parafnya mana?
Pemberian tanggal, hendaknya tanggal yang dipakai untuk surat keputusan tersebut berlaku mundur dan disepakati kira-kira tanggal berapa, bisa januari tahu 2008, pokoknya awal tahun, paling nggak enam bulan sebelum penilaian. Agar ada masa pelaksanaan dan evaluasi dari surat keputusan tersebut.
Penomoran, untuk yang satu ini kelihatannya tidak ada masalah kalau kita tidak bisa memberikan berlaku mundur seperti halnya tanggal, karena skep belum pernah dibuat oleh Karumkit, bikin buku baru boleh atau mengikuti sistem penomoran yang sudah ada tidak masalah.
Mengingat, isian untuk mengingat, menimbang ambilkan dari latar belakang dari setiap parameter yang diminta oleh masing-masing surat keputusan.
Dasar, isian untuk dasar bisa diambilkan dari skep kapolri struktur organisasi dikombinasikan atau ditambahkan dari undang-undang kesehatan atau peraturan menteri kesehatan RI.